Samarinda, iaisamarinda.org– Dunia kesehatan di Samarinda mendapat sorotan tajam dari sisi hukum dan perundang-undangan. Dalam acara Konferensi Cabang (Konfercab) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dirangkai dengan Peringatan Ulang ke-75. Walikota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, S.H., M.Si membuka acara sekaligus sebagai narasumber.

Acara penting ini dihadiri oleh kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda dr. H. Ismed Kusasih, bersama para pengurus cabang organisasi profesi kesehatan utama di Kota Samarinda, termasuk Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) , dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Walikota memaparkan materi komprehensif mengenai Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis, termasuk Apoteker, di bawah payung Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru.

Walikota Andi Harun membuka paparannya di grand ballroom Hotel Bumi Senyiur dengan menguraikan konsep Malpraktik Medis (Malpractice/Negligence). Beliau secara lugas mengingatkan bahwa profesi kesehatan, termasuk Apoteker, hanya memiliki kewajiban upaya (inspanningsverbintenis), bukan kewajiban hasil. Hal ini diperkuat oleh adagium hukum Lord Denning: "If a doctor were to be held liable whenever he fails to cure, no one would be prepared to practice medicine, for no one can guarantee a cure." Bagi Apoteker, ini berarti pertanggungjawaban terletak pada upaya terbaik dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) kefarmasian yang terstandar, bukan pada kesembuhan total pasien.

Unsur-unsur yang dapat menyeret Apoteker dan tenaga medis ke ranah hukum pidana Malpraktik meliputi adanya hubungan hukum (terapeutik), pelanggaran Standar Profesi atau SOP (sebagaimana diamanatkan UU No. 29 Tahun 2004), adanya kerugian pasien, dan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran dan kerugian. Dalam konteks penyelesaian, beliau menekankan bahwa hanya kelalaian besar (Culpa Lata) yang berpotensi dipidana, dengan Majelis Profesi terkait yang akan memberikan rekomendasi sebelum kasus ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) menggunakan prinsip Ultimum Remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir).

Walikota Andi Harun juga menyoroti perubahan mendasar dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). KUHP baru mengadopsi pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif serta menerapkan asas Liability based on fault (pertanggungjawaban harus didasarkan pada pembuktian kesalahan). Perubahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh tenaga kesehatan.

Beberapa pasal krusial dalam KUHP Nasional yang wajib dipahami oleh Apoteker dan tenaga medis terkait dengan praktik kefarmasian meliputi:

Tindak Pidana Aborsi (Pasal 463 dan 465): Apoteker dan tenaga medis dapat dipidana jika menyediakan atau menjual obat aborsi di luar alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, yaitu aborsi karena korban perkosaan atau indikasi kedaruratan medis. Pasal ini secara eksplisit mengancam tenaga medis yang melakukan aborsi di luar alasan yang diperbolehkan. Tindak Pidana Kelalaian (Pasal 464): Pasal ini dapat menjerat Apoteker yang lalai dalam praktik kefarmasian (misalnya, salah dispensing, salah dosis, atau kelalaian dalam memberikan informasi obat yang vital) hingga mengakibatkan Luka, Luka Berat, atau Kematian pasien.

Tindak Pidana Terkait Kerahasiaan (Pasal 443): Apoteker dan tenaga medis , sebagai pemegang rahasia medis dan rekam kefarmasian, diwajibkan menjaga kerahasiaan data pasien dan informasi kesehatan yang diperoleh karena jabatannya, kecuali jika ada kewajiban undang-undang yang memaksa untuk membukanya.

Tindak Pidana Surat Keterangan Palsu (Pasal 391): Meskipun lebih sering ditujukan pada dokter atau bidan, pasal ini relevan bagi Apoteker terkait dokumen atau keterangan resmi yang berkaitan dengan kondisi obat atau layanan kefarmasian yang disengaja palsu.

Walikota Andi Harun menutup paparannya dengan sebuah pesan filosofis yang mendalam mengenai peran hukum dalam dunia kesehatan:

"Hukum pidana sejatinya menjadi perisai bagi tenaga medis yang bekerja tulus, bukan menjelma menjadi pedang yang akan mengancam setiap risiko. Keadilan akan terwujud di antara kesalahan profesi dan komplikasi medis."

Pesan ini menjadi penegasan bahwa hukum harus menjadi sarana untuk menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi para tenaga kesehatan, sehingga mereka, termasuk Apoteker di Samarinda, dapat bekerja dengan tenang, profesional, dan tetap menjunjung tinggi mutu pelayanan di bawah kerangka hukum yang adil dan berkeadilan.