Semua orang percaya jika bekal ilmu di perguruan tinggi dan pengalaman kerja sangat memiliki peran terhadap profesionalitas kerja seseorang. Apa jadinya jika apoteker tidak memiliki kompetensi profesinya, saat harus memilihkan obat, memberikan informasi obat, membaca resep dokter. Bahaya, beresiko membahayakan pasien.

Pada tahun 2014, komite farmasi nasional (KFN) menelurkan sebuah pedoman sertifikasi dan re-sertifikasi. Seorang Apoteker harus melakukan tahapan yang disebut Sertifikasi yang dilakukan secara sistematis bagi freshgraduate lulusan apoteker yang akan dihadapkan dunia kerja.Untuk memenuhi standart profesi, maka Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mentapkan suatu Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI). Demi menjamin kualitas berkelanjutan apoteker dalam menjalankan praktiknya, perlu adanya Perbaruan atas Sertifikat Kompetensi yang telah habis masa berlakunya. Program kegiatan yang dilakukan melalui uji ulang kompetensi yang disebut Re-Sertifikasi.

Re-Sertifikasi inilah yang menjamin Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB). Mekanisme pembobotan Satuan Kredit Partisipasi atau yang kita kenal dengan kegitan ber-SKP, meliputi praktik, pembelajaran, pengabdian, pengembangan ilmu dan publikasi ilmiah.

Haruskah apoteker mengumpulkan SKP??

Disatu sisi banyak keluhan bahwa kegiatan ber-SKP menyita waktu, biaya dan melelahkan. Beratnya pekerjaan dan tanggung jawab kerja, banyak menjadi alasan utama. Harus ingat bahwa Apoteker memang life-long learner. Siap sedia menghadapi perubahan zaman dan teknologi untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik. Disisi lain, perolehan SKP menunjang untuk mencukupi persyaratan  dalam Re-Sertifikasi kinerja kompetensi yang pelaksanaan dalam kurun waktu 5 tahun. SKP kurang tidak bisa memperpanjang serkom, tidak bisa memiliki IZIN Praktik, tidak ada penghasilan. Sejalan dengan itu Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan oleh KFN mempersyaratkan Sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Semua itu merupakan upaya yang dilakukan IAI dan lembaga Kefarmasian lainnya merupakan suatu upaya pendorong untuk menjamin bahwa Apoteker tetap layak menjalankan praktik kefarmasian sesuai ketentuan Kompetensi etika profesi.

Apa boleh buat, Mau-tidak mau, terpaksa harus suka. Terus menjalankan kegiatan ber SKP secara berkelanjutan, supaya bisa berpraktik dan hidup berpenghasilan. Sisihkan dana, waktu dan kumpulkan sertifikat teratur dan laporkan dengan rutin.

Kenyataannya?

Masih banyak yang mengindahkan  kegiatan berkelanjutan berniai SKP tersebut, yang memaksa untuk mengikuti Uji Kompetensi Apoteker Indonesia baik  Computer Based Test (CBT) dan Objective Structure Clinical Examination (OSCE). Yang memaksa menghentikan pendapatan untuk sementara dan menambah biaya pengeluaran yang cukup besar. Bukankah di perkuliahan seorang calon apoteker di ajarkan  sebagai decision-maker, yang mengambil keputusan dengan tepat dan dengan penuh pertimbangan.

Bagaimana menurut kalian sejawat apoteker.

Samarinda, 28 April 2021

Admin SIAP IAI PC Samarinda
Dosen Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman